Landasan Hukum

Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional •BAB IX mengatur tentang perlu adanya Standar Nasional Pendidikan yang meliputi : Standar isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Penilaian Pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. •Dengan adanya maksud untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan tsb, maka sangat dibutuhkan tambahan pembiayaan di luar kemampuan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. •BAB XIII pasal 46 ayat 1, bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan •Pasal 2 ayat 1, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. •Pasal 2 ayat 2, masyarakat yang dimaksud adalah meliputi (a) penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat (b) peserta didik, orangtua atau wali peserta didik, (c) pihak-pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. •BOS itu prinsipnya bantuan untuk sekolah agar dapat menyelenggarakan pelayanan miniman. Kalau sekolah ingin maju, tidak mungkin hanya mengandalkan dana BOS saja.”