Desentralisasi Pendidikan di Era Otda

Oleh Dedi Sutansyah, S.Pd.

Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Otonomi Daerah, di sisi lain juga menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistis kepada yang lebih desentralistis.

Tilaar (2002) mempertegas bahwa desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan. Menurut dia, ada tiga hal yang berkaitan dengan urgensi desentralisasi pendidikan. Ketiga hal tersebut adalah (a) pembangunan masyarakat demokrasi; (b) pengembangan social capital; dan (c) peningkatan daya saing bangsa. Ketiga hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk dijadikan alasan mengapa desentralisasi pendidikan harus dilakukan oleh bangsa Indonesia.

Era otonomi daerah (otda) pun telah dilaksanakan. Desentralisasi pendidikan tidak terkecuali, khususnya Depdiknas. Saat itu kita sambut otda dengan sukacita akan membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai hal. Di sektor pendidikan diharapkan akan terjadi peningkatan dalam kesejahteraan guru, sarana dan prasarana, pelayanan publik, apresiasi terhadap budaya lokal, keanekaragaman daerah, demokratisasi, pemerataan, dan keadilan.

Namun masih banyak daerah di Indonesia yang tidak atau belum siap menerima berbagai kewenangan, termasuk menjalankan kewenangan bidang pendidikan. Alasan yang sering terdengar antara lain, sumber daya manusia belum memadai, sarana dan prasarana belum tersedia, anggaran pendapatan asli daerah sangat rendah, secara psikologis, mentalitas terhadap suatu perubahan belum siap, dan mereka gamang atau takut terhadap upaya pembaruan.

Alasan-alasan itu di kemudian hari sebagian terbukti sudah. Perubahan tersebut membawa konsekuensi. Meski sudah dijalani bertahun-tahun, ketidaksiapan, ketidakefisienan anggaran, kelambanan, keterlambatan, dan kekecewaan pelayanan insan pendidikan khususnya, Dikdasmen masih menghiasai pemberitaan di media massa. Kekecewaan semakin banyak terakumulasi. Pertama, keterlambatan pemberian tunjangan daerah di berbagai daerah termasuk kota di Jabar sering terdengar. Kedua, ketidakadilan besaran tunjangan daerah guru baik antarjenjang sekolah maupun tenaga struktural. Ketiga, kelambanan dalam menangani pembangunan gedung-gedung sekolah yang rusak. Yang anehnya lagi, keterlambatan pembayaran rapel tunjangan fungsional guru selama tahun 2007. Padahal, tunjangan tersebut berasal dari pemerintah pusat dan sudah ditransfer ke daerah. Kekecewaan ini beberapa waktu yang lalu telah memicu aksi unjuk rasa para guru di salah satu kabupaten di wilayah Priangan. Sementara ada daerah yang kinerja dan pengelolaan keuangannya baik, sudah menikmati rapel tersebut.

Memang dalam Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2000 telah ditegaskan bahwa bagi daerah yang belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi pendidikan, dapat bekerja sama dengan pemerintah kota/kabupaten lainnya, atau dengan pemerintahan provinsi. Pasal ini memang membuka peluang bagi daerah yang belum memiliki kesanggupan melaksanakan kebijakan ini.

Namun realitasnya, pejabat pemerintah kabupaten/kota mana yang mau melepaskan kewenangan pengelolaan keuangan daerahnya. Siapa pun umumnya, tak akan mau melepaskan potensi keuangan daerahnya. Di sisi lain pengaturan pengelolaan keuangan tersebut ternyata tidak sederhana, mungkin belum sanggup mengelolanya, atau bahkan berupaya menyelewengkannya untuk keuntungan dalam jangka pendek.

Hal-hal demikian, tentu akan menjadi preseden buruk terhadap citra desentralisasi pendidikan. Para guru yang berada di wilayah pemkab/pemkot pun wajar bila pesimistis, mencibir, dan tak percaya lagi dengan kinerja pemkab/pemkot. Masyarakat juga demikian, otda tidak banyak memberi kemaslahatan terhadap pelayanan publik di bidang pendidikan.***

Penulis, guru Matematika SMAN 13 Bandung.